Drs H Damsir Ali, Salah Satu Tokoh Sejarah Pembentukan Rokan Hulu

ROHUL,PoskoNews.com – Ada satu momen sejarah yang nyaris tidak diketahui publik khususnya di Rokan Hulu, bagaimana situasi pada detik detik menjelang disyahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Tahun 1999 oleh DPRD Kampar, tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Beberapa anggota DPRD Kabupaten Kampar yang berasal dari wilayah Pasir Pengaraian dan sekitarnya atau yang saat itu disebut dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I, yang menjadi cikal bakal Kabupaten Rokan Hulu saat ini, terdiri dari Rambah, Rambah Samo, Tambusai, Kepenuhan, Tandun, Rokan IV Koto dan Kunto Darussalam, saat itu mereka sempat mengalami teror mental yang luar biasa.

Anggota DPRD Kampar yang berasal dari wilayah ini, seperti, Drs H Damsir Ali, Hasanudin Nasution, Tedy Mirza Dal, Ruslan Abdul Gani dan lain lain, waktu itu mengalami teror secara langsung maupun tidak langsung, terkait beberapa wilayah di Kecamatan Tandun (Kabun, Aliantan dan Tandun) yang tidak “rela” dilepaskan kampar ke Rokan Hulu.

Menurut Drs H. Damsir Ali, mantan Ketua DPRD Kampar yang juga salah seorang pelaku sejarah yang berperan besar dalam terwujudnya Rokan Hulu, situasi yang dialami beberapa anggota Dewan yang berasal dari Wilayah Pasir Pengaraian sekitarnya waktu itu betul betul “Menegangkan”.

“Teror yang kami hadapi datang dari rekan sesama anggota Dewan serta tokoh masyarakat Kampar yang tidak setuju jika beberapa wilayah di Tapung Kiri, seperti Kabun, Aliantan dan Tandun, masuk ke Wilayah Rokan Hulu yang akan dimekarkan,”kata H.Damsir Ali, yang juga mantan anggota DPRD Kampar empat periode kepada PoskoNews.com beberapa hari lalu.

Disebutkannya, teror mental yang dihadapi anggota DPRD Kampar yang berasal dari Pasir Pengaraian dan sekitarnya waktu itu, berupa kata kata bernada ancaman dan telepon gelap dari orang yang tidak diketahui. Namun, kawan kawan anggota DPRD berasal dari Pasir Pengaraian sekitarnya tidak terpengaruh dan tetap berjuang untuk pemekaran.

Selain itu juga, ucapan langsung yang disampaikan segelintir tokoh masyarakat Kampar yang menyatakan lebih baik Perda persetujuan pemekaran itu dibatalkan, jika wilayah tertentu itu dimasukkan ke Rokan Hulu.

“Makanya dalam UU No 53 tahun 1999 tentang pembentukan daerah pemekaran baru di Riau, pada BAB II pasal 4 ayat d, terdapat kata kata kecuali untuk desa Tandun, Aliantan dan Kabun muncul, tapi dalam draf awal Ranperda pemekaran Rokan Hulu dan Pelalawan yang disyahkan DPRD, kata kecuali itu tidak ada,” kata Damsir yang juga pernah menjadi anggota DPRD Rohul periode awal dan sempat maju dalam Pilkada Rohul 2011 berpasangan dengabn Tedy Mirza Dal.

Dilanjutkan Damsir bapak tiga orang putra yang juga berprofesi sebagai ustad itu, Setelah sampai ke Pusat dan jadi UU muncul kata kecuali itu. Belakangan diketahui hal itu merupakan “hasil perjuangan” tokoh tokoh Kampar itu sampai ke Pusat” kata Damsir Ali yang memimpin sidang dan mengetok palu persetujuan DPRD Kampar tentang pemekaran Rokan Hulu dan Pelalawan lepas dari Kampar waktu itu.

Namun, disaat Bupati Rokan Hulu dijabat oleh Ramlan Zaz, secara resmi diajukan revisi UU No 53 tahun 1999 itu untuk menghilangkan kata kata kecuali melalui Mahkamah Konstitusi. Sehingga lahirlah UU No 11 Tahun 2003 sebagai revisi terhadap UU no 53 tersebut, sehingga Tandun, Kabun dan Aliantan kembali ke pangkuan Rokan Hulu. (Yus Thamrin)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.