Gagal Ketemu Jokowi, Warga 4 Desa Rokan Tolak Pembangunan Waduk Temui DPRD

ROHUL, PoskoNews.com – Ribuan warga empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Rokan Hulu (Rohul), Riau, Senin (12/2/2018) berencana berunjuk rasa menyambut kedatangan Presiden RI, Joko Widodo ke Rohul.

Namun, rencana Jokowi ke Rohul yang di agendakan memberikan bantuan program sawit rakyat (PSR) itu, akhirnya ditunda, sehingga warga yang sudah bersiap siap sejak tadi malam, juga gagal bertemu Jokowi.

Ribuan warga empat desa itu, yakni, warga Cipang Kiri Hulu, Cipang Kiri Hilir, Cipang Kanan dan Tibawan, bermaksud menyampaikan aspirasi ke Jokowi agar pemerintah membatalkan pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau yang akan merendam desa mereka.

Karena gagal bertemu Jokowi, puluhan tokoh masyarakat dan Mahasiswa dari empat desa itu, akhirnya berdelegasi ke DPRD Rohul.

Warga diterima langsung oleh Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, SH, Ketua Komisi I, Mazril, Sekretaris Komisi I, Adam Syafaat, Novliwanda dan Amron Rosadi. Hadir juga Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Aditya Reza.

Juru bicara warga empat desa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Cipang (AMC), yakni, Revika Putra S.Pd, Ketua BPD Cipang Kiri Hilir, Kepala Desa Cipang Kiri Hilir, Azwir Abbas, ninik mamak, ZET Datuk Kayo dan Tokoh Mahasiswa, Rio Andri.

“Kami Aliansi Masyarakat Cipang di empat desa Kecamatan Rokan IV Koto, meminta DPRD Rohul agar mendesak pemerintah pusat membatalkan pembangunan waduk yang akan merendam desa kami Cipang Kiri Hulu, Cipang Kiri Hilir, Tibawan dan Cipang Kanan,”kata Revika.

Disebutkan Rio Andri, Pembangunan waduk itu akan mengusir rakyat dari kampung halaman sendiri, menghilangkan kultur budaya, dan akan menenggelamkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, seperti hal nya PLTA Koto Panjang di Kampar.

“Jika pembangunan waduk ini tetap dilanjutkan maka akan ada sekitar 10.000 jiwa penduduk harus pindah dari kampung halaman, karena kanpung akan ditenggelamkan seperti yang pernah terjadi pada pembangunan PLTA Koto Panjang Kampar,”kata Rio yang menyebut warga sudah menanda tangani bukti penolakan.

Sementara Ninik mamak ZET Datuk Kayo justru mempertanyakan pembangunan PLTA Lompatan Harimau yang berada di Desa Rokan IV Koto Ruang, namun dampaknya justru mengorbankan warga empat desa.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kelmi Amri berjanji akan segera mengagendakan rapat dengan pihak teekait Pemkab Rohul untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang program pembangunan waduk itu, sehingga bisa mengambil kesimpulan.

“Terus terang saja Pemerintah belum pernah menyampaikan ke Dewan rencana pembangunan waduk itu secara lengkap, namun baru sebatas wacana secara umum saja, sehingga paling lambat Senin depan kita dalam hal ini komisi I akan hearing Pemkab Rohul,”kata Kelmi.

Disebutkan Kelmi, pihaknya akan minta pemerintah menjelaskan dampak pembangunan waduk itu dan kontribusi apa yang didapatkan masyarakat.

“Kami mohon bapak bapak bersabar, Dewan pasti menindak lanjuti hal ini dan setelah kita pelajari dan menerima penjelasan lengkap, nanti kita akan bersikap, percayalah Anggota Dewan akan berpihak pada keinginan maayarakat, “jelasnya.

Pembangunan waduk di Rokan Hulu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang akan menelan dana APBN sekitar Rp 3 triliun.

Masyarakat empat desa itu bersama mahasiswa sebelumnya sudah berkali kali melakukan Aksi unjukrasa penolakan pembangunan waduk itu di kantor Gubernur Riau dan Polda Riau. (Yth)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan