Mantapkan Kesiapan Pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu Rohul Gelar Rakornis

PoskoNews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rokan Hulu (Rohul), Riau memantapkan kesiapan petugasnya dalam mengawasi tiap tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden 2019.

Kesiapan itu dibuktikan Bawaslu Rohul melalui Rapat Kerja Tekhnis (Rakornis) yang diikuti personil Bawaslu Dan Panwaslu 16 kecamatan se Rohul, Senin (8/10/2018) di Kantor Bawaslu Rohul Pasir Pengaraian.

Menurut Ketua Bawaslu Rohul, Fajrul Islami Damsir SH MH, ada 9 metode kampanye yang perlu diawasi oleh Panwaslu kecamatan, diantaranya rapat umum, kampanye tertutup, tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di media sosial, dan kampanye dalam bentuk lainnya.

“Sejauh ini Bawaslu Rohul belum menemukan indikasi pelanggaran di tahapan Pemilu 2019, kita tetap memberi himbauan ke peserta Pemilu, seperti ada pememasang alat peraga kampanye sesuai  Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” kata Fajrul didampingi Gummer Siregar, Ketua Divisi pencegahan dan pengawasan antar lembaga, Alamsyah ST,  Divisi SDM dan Organisasi dan Fanny Ariandi, Divisi Data dan Hukum.

Disebutkan Gummer, Alat peraga kampanye sendiri ada dua kategori, yakni alat peraga difasilitasi KPU, serta alat peraga dicetak oleh peserta Pemilu, namun design, ukuran dan titik pemasangan harus dikoordinasikan dengan KPU.

Loading...

Dilanjutkannya, baliho yang difasilitasi KPU hanya 4 buah per partai politik (Parpol‎), dan alat peraga kampanye berupa spanduk hanya dijatah 6 buah per Parpol.

Penambahan Baliho dan spanduk oleh Parpol peserta Pemilu dibiayai dari Parpol juga dibatasi yakni paling banyak 5 buah per desa,‎ dan spanduk paling banyak 10 buah per desa.

“Sementara untuk bahan kampanye ada 12 jenis, seperti baju, kartu nama, kalender, pulpen,‎ pamflet, brosur, dan lainnya nilainya tidak dibolehkan lebih dari Rp 60 ribu per buah,” jelas Gummer.

Sementara Bahan kampanye harus dilengkapi  peserta Pemilu, visi misi, logo partai dan nomor urut peserta Pemilu, dan lainnya sesuai aturan penyelenggara. Jika tidak, dikhawatirkan masuk dalam kategori pelanggaran.

Sementara untuk kampanye Media Sosial, ‎setiap Parpol dibolehkan membuat 10 akun di setiap aplikasi media sosial untuk kampanye, seperti‎ 10 akun di Facebook, 10 akun di Twiter, dan lainnya.

Sedangkan untuk kampanye di media massa sendiri, tambah Alamsyah, baru dibolehkan dilakukan 21 hari sebelum masa tenang, yakni mulai 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019.‎

Komisioner Bawaslu mengharapkan seluruh peserta Pemilu 2019 atau Calon Legislatif yang telah ditetapkan di Daftar Calon Tetap atau DCT, mengetahui dan mematuhi seluruh PKPU, sehingga tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan penyelanggara Pemilu.

Sedangkan masa tenang Pemilu 2019 sendiri akan berlangsung selama tiga hari, yakni 14-16 April 2019, dan pemungutan suara pada 17 April 2019. (Yth)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan