Mediasi 19 Mahasiswa PNB‎ Dengan Pemkab Rohul Soal Tunggakan Biaya Kuliah Rp 1,3 M Gagal, Lanjut Ke Proses Hukum

PoskoNews.com –  Mediasi antara 19 mahasiswa/i Politeknik Negeri Bandung (PNB) Jawa Barat (Jabar), didampingi kuasa hukum mereka dan para orang tuanya, dengan Pemkab Rokan Hulu (Rohul), Riau soal Pembayaran tunggakan biaya kuliah mahasiswa penerima beasiswa sekira Rp 1,3 miliar lebih, gagal total dan kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum.

Dalam mediasi itu,  Desakan pelunasan biaya kuliah dari program beasiswa dibuat Pemkab Rohul disampaikan mahasiswa dan para orang tua‎ ke Bupati Rohul H. Sukiman, melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Rohul Drs. H. Ibnu Ulya M.Si‎, Senin (7/1/2019) di aula Disdikpora.

Mediasi juga dihadiri kuasa hukum mahasiswa/i PNB dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kabupaten Rohul, Ramses Hutagaol SH MH dan Efesus Dewan Marlan Sinaga SH, terungkap, bahwa sejak anak-anak Rohul yang dikirim imulai kuliah tahun akademik 2013/2014, mereka tidak mendapatkan bantuan kuliah dari Pemkab Rohul, seperti yang dijanjikan di program beasiswa.

Sampai kemudian beberapa mahasiswa/i PNB tamat dan diwisuda, mereka tidak bisa langsung mencari kerja, apalagi mengikuti tes CPNS 2018, karena ijazah masih ditahan pihak kampus.

Hal itu merupakan dampak belum dibayarnya tunggakan biaya kuliah 19 mahasiswa/i oleh Pemkab Rohul yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar.lebih.

Mahasiswa dan orang tua mereka mengaku mereka harus menggandeng‎ Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kabupaten Rohul sebagai kuasa hukum, karena upaya mereka agar ijazah anaknya tidak ditahan lagi pihak kampus.

Kendati, sudah beberapa kali dilakukan upaya solusi dan mediasi, termasuk dengan DPRD Rohul, hal tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

“Pemkab Rohul juga belum melunasi biaya kuliah anak-anak mereka yang nilainya lebih dari Rp 1 miliar tersebut,” kata Ramses.

Budi Setiyo, salah seorang orang tua dari mahasiswa mengaku dirinya sudah lelah. Dari beberapa mediasi, termasuk mediasi dengan DPRD Rohul juga tidak menemukan titik terang.‎

Dampak belum dibayarnya tunggakan biaya perkuliahaan, ungkap Budi, ijazah anaknya masih disandera pihak kampus PNB, sehingga anaknya tidak bisa melamar pekerjaan. Bahkan, biaya hidup dan biaya kost anaknya harus‎ ditanggung sendiri pihak keluarga.

“Ini sangat memalukan. Padahal dari daerah lain aman-aman saja. Kami prihatin sekali dan ini sangat memalukan,”‎ kesal Budi.‎

Sementara Kepala Disdikpora Rohul, Drs H Ibnu Ulya, M.Su mengaku tunggakan biaya perkuliahan bukan hanya dialami mahasiswa PNB saja, namun mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang juga penerima beasiswa mengalami hal serupa.

Ibnu Ulya mengaku pada prinsipnya Disdikpora Rohul juga ingin menyelesaikan tunggakan biaya perkuliahaan mahasiswa PNB Jabar.

“Hasil koordinasi dengan BPKA Rohul, ternyata anggaran beasiswa pernah dianggarkan sekira Rp 900 juta,” kata Ulya.

Dilanjutkan Ibnu Ulya, Karena tidak ada regulasi yang jelas soal program beasiswa, dan adanya peraturan soal bantuan hibah dari Menteri Dalam Negeri, maka Pemkab Rohul tidak berani membayarkan tunggakan biaya kuliah bagi 19 mahasiswa/i PNB Jabar Itu.

Menyikapi persoalan dan Adanya desakan itu, Ulya juga selaku orang tua menyarankan kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.‎

Bila memang putusan menyebutkan Pemkab Rohul harus membayar, maka tunggakan biaya kuliah mahasiswa/i PNB Jabar segera dibayarkan, minimal di APBD Rohul perubahan 2019 atau APBD Rohul murni 2020.‎

“‎Kita siap untuk menerima gugatan dari mahasiswa korban Bandung (PNB Jabar) dengan menggunakan pengacara,, sehingga dengan adanya putusan hukum nanti, semuanya menjadi jelas dan memiliki kepaatian hukum, ” jelas Ulya.

‎Ulya menjamin, apapun keputusan hukum nanti, pihak Pemkab Rohul akan pasti mentaatinya, sehingga bisa menyelesaikan tanggungjawab pemerintah itu kepada masyarakat.

Sementara, Ramses Hutagaol SH, MH, Kuasa Hukum Mahasiswa PNB dari Posbakumadin‎ Rohul mengatakan 19 mahasiswa/i sudah menamatkan studinya dan sudah diwisuda, namun persoalannya sampai saat ini Pemkab Rohul belum juga melunasi tunggakan biaya ke PNB, sehingga ijazah belum bisa dikeluarkan.‎

“Hal ini sangat kita sayangkan dan kasihan sekalu ada beberapa dari mahasiswa ini sudah tamat‎, sudah wisuda tapi tidak mendapatkan ijazah, sehingga saat ada peluang melamar pekerjaan tidak bisa, karena ijazah mereka masih ditahan pihak kampus PNB,” kata Ramses.

Menyinggung alasan pemkab Rohul persoalan itu terbentur regulasi, Ramses mengatakan seharusnya Pemkab Rohul punya solusi lain.

‎”Komisi III DPRD Rohul juga sudah dua kali datang ke kampus tempat belajar mahasiswa itu diBandung, namun usaha tersebut tidak juga membuahkan hasil,” tandas Ramses.

Karena tidak ada solusi dan kepastian untuk pembayaran biaya kuliah mahasiswa PNB, maka Ramses dan Efesus Marlan Sinaga, selaku kuasa hukum akan mengajukan gugatan ke Pengadilan.‎

“Tentunya pemerintah mengakui atas kesalahannya. Dalam mengoptimalkan upaya hukum ini, maka kami pelajari semaksimal mungkin, apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran hukum,” jelas Ramses.

“Setelah itu nanti akan kami buat gugatan secara hukum ke pengadilan secara perdata karena pemkab audah Wanprestaai serta tidak menutup kemungkinan secara pidana korupsi, karena janji Bupati Rohul dalam surat resminya menganggarkan biaya mahasiswa itu dalam APBD Rohul, jika dianggarkan tapi tidak dibayarkan, lalu kemana uang itu, apakah dikembalikan ke kas daerah atau bagaimana, ” tandas Efesus Sinaga. (Rpt)

Facebook Comments