Kendati Sempat Ricuh, Proses Perhitungan Suara Pilkades Bonai Selesai

PoskoNews.com – Kendati sempat ricuh, akhirnya penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai Darussalam yang dilaksanakan di Kantor Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Rokan Hulu (Rohul), Riau, Senin (11/2/2019), selesai dilaksanakan.

Terlihat hadir Dan memantau proses perhitungan suara itu Kasat Pol PP Damkar Rohul, Andianto SH MH, Sekretaris DPMPD Rohul, Prasetyo, Camat Bonai Darussalam, H Basri, PPTK Pilkades Serentak Rohul, Drs Yondri dan Sekretaris Satpol PP Damkar, Ir Syahrudin S.Sos.

Panitia Pilkades Bonai Darussalam yang di ketuai Irwan Sayup, terpaksa menggelar rapat penghitungan suara di tingkat Kabupaten, karena rapat di tingkat desa dan Kecamatan tidak kunjung bisa dilaksanakan sejak Pilkades digelar 12 Desember 2018 lalu.

Dari empat calon yang ikut dalam pesta demokrasi Bonai Darussalam itu yakni, Rais Am nomor urut 1 berhasil meraih suara 577, Harpani nomor urut 2 meraih 465 suara, Harmaini nomor urut 3 meraih suara 118 dan Hermanto meraih 534 suara.

“Ada sesuatu hal sehingga rapat pleno penghitungan suara  yang tidak dilaksanakan di tingkat Desa yang sesuai aturan harus dilaksanakan dalam batas waktu 35 hari sejak pemilihan, tidak mau terjadi konflik kami mengambil inisiatif dari pihak-pihak terkait khususnya dari Kabupaten untuk memfasilitasi pleno hari ini, ” kata Irwan Sayup, Ketua Panitia Pilkades Bonai kepada wartawan, usai rapat pleno, Senin sore (11/2/2019).

Berlarut larutnya proses penghitungan suara tersebut, karena munculnya protes atau keberatan dari Calon Kades nomor urut 2, 3 dan 4.

Bahkan calon kades Harpani, Harmaini dan Hermanto melalui Kuasa hukumnya Indra Ramos SH melayangkan protes dan gugatan.

Menurut Indra Ramos, SH, diantara keberatan yang diajukan adalah terkait pemungutan uang sebesar Rp.22 juta dari calon kades serta adanya mobilisasi pemilih oleh calon petahana atau nomor 1 dan terbukti ternyata salah satu mereka tidak punya KK dan KTP di daerah tersebut.

“Pemungutan uang dari calon Kades itu masuk dugaan pungli, karena dalam undang-undang Pilkada dan Perbup serta Perda Rohul menyangkut Pilkades, pungutan tidak diperbolehkan karena biayanya sudah dianggarkan melalui APBD Rohul, “kata Indra Ramos SH.

Selain itu, lanjut Indra, persoalan pleno ini pihaknya menolak, karena dalam tahapan itu tidak ada pleno.

“Panitia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tadi juga kita juga melihat ternyata SK panitia tidak ada hari ini, termasuk juga Panwas Artinya mereka melakukan pembuatan pembukaan kotak adalah perbuatan melawan hukum,” tandas Indra.

Ramos juga mengaku sudah melaporkan persoalan dugaan pungli pungutan Pilkades dari calan kades tersebut, saat ini Sudah dalam proses penyelidikan.

Sementara itu, Kades Bonai Darussalam terpilih, Rais Am, mengucapkan terima kasih kepada panitia pilkades sehingga pleno perhitungan suara bisa terlaksana dengan baik.

Rais Am mengakui adanya penarikan uang dari para calon kades sebesar Rp.22 juta, namun hal itu adalah atas kesepakatan bersama.

“Kalau masalah uang Rp.22 juta dari masing masing calon kades itu ada kesepakatan dan sebenarnya tidak dipaksa, untuk biaya yang dibutuhkan panitia dalam pelaksanaan Rp.20 juta dan persyaratan rekomendasi ninik mamak Rp. 2 juta, ” ungkapnya.

Sebelum proses perhitungan suara calon kades sempat diwarnai perdebatan dan kericuhan antara panitia dengan salah satu calon kades wanita Harmaini serta Penasehat hukumnya Indra Ramos.

Namun, untunglah petugas Satpol PP yang sudah siap siaga mengamankan proses rapat pleno panitia bertindak cepat, sehingga proses perhitungan suara bisa terlaksana sampai selesai. (Rpt)

Facebook Comments