15 Bulan Tak Terima Gaji Dewan, Teddy Ajukan Somasi Dan Akan Gugat Ke PN

PoskoNews.com – Anggota DPRD Rokan Hulu (Rohul), Riau, periode 2014 – 2019, Tedyy Mirzal Dal mempersoalkan hak keuangannya sebagai wakil rakyat selama 15 bulan terakhir yakni sebesar Rp.525 juta belum dibayarkan.

Hak keuangan sebagai anggota dewan itu terdiri dari gaji, tunjangan perumahan, dana transportasi dan tunjangan komunikasi sesuai aturan itu belum diterima Teddy, padahal Dirinya masih aktif sebagai anggota Dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan IV Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Selama 15 bulan tersebut memang Teddy mendekam di tahanan Lapas Kelas II B Pasirpengaraian karena terlihat kasus hukum dan sudah bebas pada Desember 2018 lalu.

Namun, selama menjalani proses hukum tersebut, Teddy belum diberhentikan sebagai anggota DPRD Rohul, baik oleh Partai Nasdem sendiri maupun oleh Gubernur Riau.

“Hal ini yang saya pertanyakan, kemana gaji saya itu ? mengapa hak saya tidak diberikan ?  Saya sudah pertanyakan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan, apa saya tidak bisa menerima hak saya sebagai anggota DPRD aktif ?,” kata Teddy kepada PoskoNews.com, Kamis (14/3/2019).

Teddy juga mempertanyakan apakah hak hak yang belum diterimanya tersebut terkait masih adanya dendam politik pihak tertentu pada dirinya.

“Apa ini Dendam Penguasa Masih Berlanjut Ke lembaga DPRD ?,” tandas Teddy yang juga Ketua DPRD Rohul 2004 – 2009 itu.

Teddy mengakui sudah menyerahkan untuk mengurus hal itu kepada kuasa hukumnya Ramses Hutagaol SH, MH dan Efensus Siinaga SH, jika diperlukan sampai ke Pengadilan.

Kuasa Hukum Teddy Mirzal Dal Ramses Hutagaol mengatakan, sudah mengirimkan surat somasi kepada Sekeretaris Dewan (Sekwan) DPRD Rohul terkait gaji klain nya tersebut sejak beberapa hari yang lalu.

“Kita masih menunggu jawaban tertulis dari somasi yang dikirim itu, Kalau tidak dibalas juga, pekan depan akan kita daftarkan gugatan ke Pengadilan dan Kita gugat sesuai UU dan aturan yang berlaku, kita beberkan nanti di persidangan,” kata Ramses kepada PoskoNews.com, Jumat (15/3/2019).

Sementara itu Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH yang dikonfirmasi masalah itu menyebutkan bahwa urusan keuangan di lembaga DPRD, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan.

“Saya sudah sampaikan ke Sekwan dan Bendahara untuk mempelajari dan membuat kajian soal hak keuangam pak Teddy ini sesuai aturan, Kalau mereka (Sekwan) bisa bayarkan, kenapa tidak ?,” kata Kelmi kepada PoskoNews.com, Kamis malam (14/3/2019.

Seperti diketahui bahwa Teddy Mirza Dal terlibat kasus hukum perkara perambahan HPT Kaiti – Pauh, Sesuai amar putusan Mahkamah Agung RI dengan vonis ‎hukuman selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 1,5 miliar dalam perkara perambahan HPT Kaiti-Pauh.

Namun, semua proses hukuman itu sudah dijalani Teddy dan selama proses hukum sampai bebas kembali, Teddy tidak pernah diberhentikan sebagai anggota DPRD Rohul alias masih tetap menjadi anggota Dewan aktif. (Rpt)