KPU Rohul Tidak Terbukti Langgar Administrasi Pemilu

PoskoNews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, memutuskan KPU kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau beserta jajarannya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2019.

Keputusan tersebut dibacakan Sabtu (18/5/2019) dini hari, oleh Ketua Majlis hakim sidang Pelanggaran Administrasi Secara Cepat yang dipimpin Ketua Bawaslu Riau Rusdi Rusdan.

Dalam Sidang Pelanggaran Administrasi secara Cepat yang sudah berlangsung sejak tanggal 16 Mei 2018 , ada dua laporan dugaan pelanggaran administrasi, yang dilaporkan secara pribadi oleh Caleg DPR-RI asal Partai gerindra dengan nomor register07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/ 2019 dan Caleg DPRD Provinsi Riau dari Partai Amanat Nasional dengan nomor register08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/ 2019.

Loading...

Dalam Putusan 2 Laporan tersebut, Bawaslu Riau Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang diLaporkan Pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

“Menyatakan Terlapor PPS Tambusai Utara untuk (Untuk Laporan 07-red) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan Menyatakan Terlapor TPS Tambusai Utara telah mengumumkan Salinan sertifikat C1 sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiilu,” kata Rusidi Rusdan Ketua Bawaslu Riau saat membacakan amar putusan Majlis Hakim.

Menurut  Rusdi Rusdan, ada beberapa tahap yang dilakukan Majlis Hakim sebelum mengeluarkan putusan.

Dari sejumlah TPS yang dilaporkan oleh pelapor, baik laporan 07 atau laporan 08, Majlis terlebih dahulu melakukan verivikasi dan  klarifikasi dengan tujuan melokalisir  TPS yang dilaporkan dan seperti apa  tindakan yang dilakukan terlapor  dalam hal ini kpu rohul dan jajaran baik PPK dan PPS.

“Dari Hasil Verivikasi dan Klarifikasi tersebut, dari 91 TPS yang dilaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi, hanya 28 TPS saja yang belum dibuka dan dilakukan pembenaran saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan atau Kabupaten,” ungkapnya

Selanjutnya, terhadap 28 Kotak Suara yang belum dibuka saat rekapitulasi suara, Majlis memerintahkan KPU Rohul melakukan pembukaan kotak, untuk mencocokan C1 Plano

“Dari hasil pembukaan kotak, ternyata celar semuanya, yang pertama kita  lihat tidak ada coretan dan c1 plano  masih asli berhologram, memang di beberapa C1 Plano tersebut ada coretan tetapi sifatnya  hanya salah kolom penulisan dan itu tidak bersifat pelanggaran serius karena dilakukan pembenaran,” pungkasnya.

Dilanjutkan Rusdi, dari beberapa proses yang dulakukan dan fakta-fakta persidangan yang didapat melalui keterangan  saksi baik pelapor dan terlapor, ditambah pemberi keterangan dari panwas, di putuskan, tidak terbukti ada pelanggaran prosedur.

Sementara itu Ketua KPU Rohul Elfendri Menyikapi Hasil putusan tersebut, mengaku lega, menurutnya putusan Bawaslu Riau ini menegaskan bawha KPU Rohul sudah bekerja menyelenggarakan Pemilu Susai Aturan yang berlaku

“Alhamdulilah hasilnya adalah penyelenggara pemilu tidak terbukti  melakukan pelanggaran administrasi dan ini menegaskan kami sudah bekerja sesuai UU No 7 2018 dan PKPU 4 2018,” kata Elfendri.

Dengan hasil putusan tersebut, membuat tuntutan yang disuarakan melalui dua gelombang aksi demo mahasiswa dan masyarakat dalam dua hari terakhir menyangkut terjadinya dugaan pelanggaran serta kecurangan pemilu, khususnya di Dapil 2 tidak terbukti. (Rpt)

Facebook Comments