Terkait Defisit APBD, Ini Penjelasan Ketua DPRD Rohul

PoskoNews.com – Terkait terjadinya potensi defisit anggaran pada APBD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau dalam beberapa tahun terakhir, Tidak ada pihak yang mesti di salahkan.

Menurut Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH semua pihak yang terlibat dalam perumusan APBD itu, baik Eksekutif dan legislatif, sudah berupaya secara maksimal.

“Kami bersama Team Anggaran Pemerintah Daerah sudah buat estimasi yang rasional dan berdasar dalam perumusan APBD, tapi apa daya untuk tahun ini harus di akui estimasi itu masih belum sesuai dari yang diharapkan,” kata Kelmi.

Disebutkan Kelmi, defisit bukan sesuatu yang menakutkan dan biasa saja dan itu juga di atur didalam Permendagri.

Dalam situasi ini, kata Kelmi, semuanya harus disikapi secara bijaksana dengan cara melakukan penghematan.

“Potensi defisit harus dihitung secara realistis dan agar dilakukan optimalisasi serta rasionalisasi belanja,” ungkap calon terpilih anggota DPRD Riau 2019-2024 itu.

Kelmi lalu merinci struktur APBD terkait sumber Penerimaan Daerah itu yakni, :

1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa jenis penerimaan apakah pajak daerah ataupun Retribusi

2.Dana Perimbangan yg terdiri dari Dana Bagihasil Migas.pajak perhutanan dan lain lainnya

3.Dana Alokasi Umum (DAU)

4.Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi

5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

6.Lain lain pendapatan yang sah

Dijelaskan Politisi Demokrat itu, Saat APBD disusun, terkait PAD biasanya akan di asumsikan dengan realisasi tahun sebelumnya dan biasanya akan di angkat sedikit sebagai angka motivasi dihitung dari potensi yang ada.

Sementara itu, lanjutnya, terkait dana perimbangan juga di Permendagri untuk menuangkan sesuai dengan hasil penerimaan tahun sebelumnya, karena saat APBD disusun Perpres tentang dana transfer ini belum di tetapkan pemerintah nominalnya.

“Nah di dana ini (perimbangan) yang selalu menjadi persoalan bagi daerah penghasil migas, khususnya Riau secara keseluruhan karena terjadi penurunan dari angka yang kita tuangkan,” jelas Kelmi.

Selain itu, kata Kelmi yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Rohul itu, dalam perhitungan kita ada tunda salur tahun sebelumnya, sehingga angka itu juga di tuangkan dalam APBD berjalan

“Ternyata setelah APBD berjalan, angka tunda salur ini meleset dari perkiraan kita bahkan angka yang sesuai dengan pemerimaan tahun sebelumnya pun sudah tidak masuk karena di potong atau dipangkas dengan perhitungan yang tidak bisa kita akses alasannya oleh pemerintah pusat,” ungkapnya

Hal Inilah, kata Kelmi yang menjadi salah satu sumber berkurangnya penerimaan kita sehingga kita berpotensi defisit.

“Makanya tidak ada cara lain, pemerintah harus melakukan optimaslisasi belanja agar menghindari hutang di akhir tahun, sekian penjelasan saya semoga bisa di pahami semua pihak,” tutup Kelmi. (Rpt)