Rohul Raih Penghargaan Pusat Penetapan Batas Desa

PoskoNews.com – Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, meraih Penghargaan Tingkat Nasional Tentang Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari Dirjen bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

Dalam Rakor Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang di ikuti 113 orang dari berbagai pejabat  lingkungan pusat, provinsi maupun pejabat Kabupaten, Kamis (31/7/2019)

Rohul berhasil meraih penghargaan itu bersama  3 kabupaten lainnya di Indonesia, yakni, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Merangin, dan kabupaten Lombok Barat, yang diaerahkan langsung oleh Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri.

Bupati Rokan Hulu yang di wakili Asisten 1 M.Zaki, S.Stp. M.Si hadir pada acara Rakoor percepatan penetapan dan penegasan batas desa sekaligus menerima penghargaan yang di serahkan langsung oleh Dirjen bina Pemerintahan Desa Dr. Nata Irawan di hotel park Regis Arion jakarta Selatan Kamis. (131/7/2019)

Dirjen bina Pemerintah Desa Dr Nata Irawan melalui Kemendagri, menyebutkan juga akan mengundang Seluruh Bupati dan Walikota se indonesia untuk melakukan Rapat,

“Supaya lebih serius lagi dalam menganggarkan dana Apbd mereka masing- masing untuk penetapan percepatan pegasan batas desa di tempat masing- masing,” kata Nata.

Nata juga berpesan kepada seluruh kepala desa agar tidak takut untuk dalam menyelesaikan penetapan batas desa ini,

“jika ada kendala dalam penetapan penegasan batas desa ini agar pemerintah daerah bisa sampaikan kepada kami apa- apa yang di butuhkan daerah” ucap Dr Nata Irawan.

Bupati Rohul Sukiman mengatakan
Penghargaan ini adalah penghargaan yg sangat berharga bagi kabupaten Rohul dengan mendapatkan prestasi tingkat nasional ini,

Disebutkannya, Hal ini selaras dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Rohul dalam penyelesaian batas desa se kabupaten Rokan hulu.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Rokan hulu sudah menerbitkan 2 Perbup tentang penetapan dan penegasan batas desa untuk 6 desa se kecamatan Tambusai dan 14 desa se kecamatan Rambah,” ungkap Sukiman.

Dilanjutkannya, Secara teknis dalam penerbitan Perbup tentang penetapan dan penegasan batas desa harus disesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa,

Melalui tahapan teknhis secara geospasial dan juga membutuhkan anggaran dari APBD. Pemerintah kabupaten.

“Kita berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya program yang selama ini selalu menjadi harapan masyarakat, dan untuk lebih menertibkan administrasi kewilayahan yang akan di lanjutkan sampai tuntas seluruh batas desa se Rohul, untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama dan partisipasi semua elemen, “tegas Sukiman. (Adv/Pemkab Rohul)