Terkendala Rekomteknis Dari BKPRD, BPN Rohul Belum Bisa Proses Sertifikat Warga

PoskoNews.com – Puluhan warga Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Rokan Hulu (Rohul) Riau, mengeluhkan pengurusan penerbitan atau pemecahan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN), kendati warga sudah mengurusnya selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Seperti yang diungkap, Asep (39) warga RW 01 RT 011, Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Rohul, yang mengaku merasa kecewa atas lambannya kinerja Pemerintah, Dalam hal ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Rohul untuk memberikan solusi atau rekomendasi izin perubahan alih fungsi lahan ke BPN.

“Sudah berbulan-bulan, saya menunggu dan bolak balik ke BPN untuk menanyakan keberadaan permohonan pisah hak atas tanah milik saya. Namun, pengurusan nya tak kunjung selesai,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).

Disebutkan Asep, saat ditanya ke BPN Rohul, alasan petugas disana, masih terkendala mengenai izin alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman.

“BPN tak kunjung bisa melakukan pemecahan surat tersebut. Karena itu Kita meminta Pemda Rohul Cq BKPRD cepat menyelasaikan persoalan ini,” kata Asep

Asep berharap pemerintah lebih cepat menerbitkan rekomendasi peralihan hak atas tanah tersebut ke BPN Rohul, karena BPN tidak bisa menyelesaikan kendala yang dialami masyarakat tersebut apabila pemerintah terkait tidak mengeluarkan izin rekomendasi ke BPN soal pengurusan pemecahan sertifikat itu.

Terkait sulitnya para warga mengurus sertifikat tersebut, Manager pelayanan BPN Rohul HB Purba ketika ditemui dikantornya beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya masih terus berupaya semaksimal mungkin guna membantu masyarakat dalam pemecahan tanah bersertifikat tersebut.

“Ada kendala yang harus dipenuhi dalam merobah status peralihan izin atau alih fungsi tanah tersebut, yaitu adanya rekomendasi atau bentuk rujukan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui BKPRD Rohul

Jika itu belum ada, kata HB Purba, pihaknya belum bisa melakukan pemecahan sertifikat itu, karena menyangkut perubahan atas izin alih fungsi lahan tersebut.

“Kita tidak ada memperlambat, hanya saja kita tidak bisa merobah status peralihan izin atas tanah tersebut. Kita mesti menunggu adanya rekomendasi dari pemerintah terkait  (BKPRD) terlebih dahulu. Kalau sudah ada akan mudah untuk memecah surat tersebut,” kata HB Purba.

Sementara Kabid Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Rohul, Sofyan, menyebutkan Pihaknya mengaku masih menunggu kesepakatan dari BKPRD soal pemberian izin atau rekomendasi ke BPN untuk merobah status peralihan tanah tersebut.

“Kita masih menunggu kesepakatan dengan BKPRD Rohul. Tentu kami akan memberitahu dulu dengan pak Sekda, sebab masyarakat banyak yang sudah menginginkan perubahan surat seperti itu,” kata Sofyan.

Sofyan mengakui, memang BPN sudah minta rekomendasi dari BKPRD tentang alih fungsi itu, dalam waktu yang dekat kita akan rapatkan kembali karna masyarakat sudah banyak yang mendesak,” jelas Sofyan. (Rpt/Lim)

Tek Poto : HB Poerba, manager Pelayanan BPN Rohul.