Hakim Kabulkan Gugatan Teddy, Perintahkan Bayar Hak Teddy Rp.462 Juta

PoskoNews.com – Majlis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian, Rokan Hulu (Rohul), Riau, akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Teddy Mirza Dal, anggota DPRD Rohul 2014 – 2019.

Dalam sidang Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Sunoto, SH MH dengan Hakim anggota, Irfan Hasan Lubis SH dan Budy Setyawan SH, Selasa sore (13/8/2019), juga dihadiri Tergugat II, Kelmi Amri serta Kabag Hukum Setda Rohul, Edy Suherman SH.

Majlis hakim mengabulkan seluruh bagian yang menjadi kategori hak keuangan Teddy Mirza Dal sebagai anggota DPRD Rohul,  selama 15 bulan saat yang bersangkutan menjalani proses hukum, yakni sebesar Rp. 462 Juta.

Seperti diketahui, Teddy Mirza Dal menggugat Sekretaris DPRD Rohu, Budhia Kasino sebagai Tergugat I dan Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri sebagi Tergugat II atas tidak dibayarnya hak penggugat sebagai anggota DPRD Rohul yang masih aktif.

Humas PN Pasir Pengaraian Irfan Hasan Lubis SH yang dikonfirmasi usai sidang menyeburkan, ada Tiga item gugatan Teddy yang dikabulkan Majelis Hakim.

Pertama, menyatakan bahwa surat Keputusan Gubernur Riau tentang pengangkatan Teddy sebagai anggota DPRD Rohul sah dan berlaku secara hukum.

Kedua, menyatakan bahwa Teddy Mirza Dal masih aktif sebagai Anggota DPRD Rohul periode 2014 – 2019.

Ketiga, menghukum Tergugat I, Budhia Kasino selaku Sekretaris DPRD Rohul membayar kerugial materil terhadap Teddy Mirza Dal sebesar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah. Rinciannya meliputi, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

“Ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan sejumlah item gugatan Teddy Mirza Dal. Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD Rohul hingga awal September 2019 nanti dan Teddy belum pernah diberhentikan secara sah dan belum ada surat yang pemberhentian secara sah dari tergugat satu atau pun tergugat dua,” kata Irfan.

Menurut Irfan yang juga anggota majlis hakim perkara itu, pertimbangan majelis mengacu pada Undang Undang Keuangan Negara, sampai turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mengenai Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dan Kota.

Disebutkan Irfan, Itu sebabnya, majelis mempertimbangkan dan memutuskan mengabulkan gugatan ini, sebab Teddy masih sah sebagai anggota DPRD Rohul, sehingga Majelis mempertimbangkan kerugian materil sebagaimana disebutkan.

Selain itu, Kata Irpan, ada dua item gugatan Teddy Mirza Dal yang tidak dikabulkan atau tidak dipertimbangkan majelis seperti, dana reses selama 15 bulan lantaran penggugat berada di lembaga pemasyarakatan. Begitu dengan gugatan Teddy Mirza Dal untuk advokat tidak mengabulkannya.

“(Advokat) itu tanggung jawab pribadi.” jelasnya.

Dengan telah diputusnya perkara ini di PN Pasir Pengaraian, bagi pihak yang tidak puas masih bisa melakukan upaya hukum, dengan mengajukan banding atau kasasi dengan waktu 14 hari pasca putusan.

“Kita tunggu keputusan dari kedua pihak baik penggugat maupun tergugat, ada waktu 14 hari untuk melanjutkan banding atau tidak,” tegas Irpan.

Sementata itu Kuasa Hukum Teddy Mirza Dal, Efesus DM Sinaga SH mengapresiasi putusan majelis hakim PN Pasir pangaraian terhadap perkara perdata yang diajukan kliennya ini sudah adil.

“Kami siap, andai Pemkab Rohul mengajukan upaya hukum, baik banding atau kasasi. Namun, secepatnya hak pak Teddy direalisasikan karena ini sudah berdasarkan putusan hakim,” harap Sinaga. (Rpt)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.