Ketua BEM FH UPP Muhammad Suhendri Menolak Revisi UU Permasyarakatan.

PoskoNews.com–Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasirpengaraian, Rokan Hulu, Riau, Kamis Pagi (26/09/2019) Mengadakan  Focus Group Discusion(FGD) dan sosisalisasi Rancangan Undang – undang (RUU) Pemasyarakatan yang di laksanakan di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.

Kegiatan tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Lapas II B Pasir pengaraian Muhammad Lukman, dihadiri akademisi dan mahasiswa universitas pasir pengaraian,hadir dalam acara tersebut  Dekan Fakultas Hukum Zulkifli,SH,.MH.C.L.A, Ka.Prodi Ilmu Hukum Rise Karmilia,SH,.M.hum, Dosen Fakultas Hukum Abdullatif,SH,.MH. dan Ketua Badan Eksekutif Fakultas hukum Universitas Pasir Pengaraian Muhammad suhendri.

Focus Group Discusion yang di taja Lapas Rokan Hulu membahas mengenai Rancangan Undang undang Pemasyarakatan yang menjadi kontroversial di masyarakat.

Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum UPP Muhammad Suhendri dalam FGD tersebut menyatakan secara tegas menolak RUU Pemasyarakatan, menurutnya banyak kalimat multitafsir dalam RUU Pemasyarakatan tersebut.

“Saya melihat RUU yang ingin di sah kan DPR RI sangat banyak kalimat yang memiliki multitafsir sehingga saya pikir bisa menjadi pasal karet seperti contoh kata Rekreasional dan Cuti pada pasal 9 RUU Pemasyarakatan ,kata tersebut Multitafsir”.ungkap Muhammad Suhendri.

Ditambahkannya lagi  Mereka Koruptor itu di Hukum atau di pekerjakan pasal nya mereka bisa mendapatkan hak Rekreasi dan cuti.

“Saya ingin bertanya, koruptor itu di hukum atau di pekerjakan?masa iya mereka dapat hak rekreasional dan hak cuti,mereka itu di hukum biar jera bukan di beri kelonggaran seperti itu, RUU tersebut juga menghilangkan ketentuan bagi KPK selaku bagian dari penegak hukum dalam memberikan remisi bagi napi koruptor untuk mendaptkan remisi dan bebas bersyarat, dalam pasal 2 ayat (2) sebelum revisi ketentuan mengenai syarat- syarat dan Ketentuan hak-hak napi koruptor di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Di dalam PP No 99 tahun 2012 memperketat pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat yakni jika nara pidana kasus korupsi menjadi Justice Collaborator serta menadpatkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  “.ucap Gubma FH UPP Muhammad Suhendri.

Sementara itu Menurut Kalapas Kelas II B Pasir Pengaraian Muhammad Lukman ada kesalahan persepsi masyarakat dalam memahami arti “rekreasional” yang dimaksud dalam Draft RUU tersebut.

“Yang dimaksud rekreasional itu bukan jalan – jalan ke mal atau ke pantai, tapi kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Misal nonton film bareng Warga Binaan Pemasyaraktan mengenai film Cinta Tanah Air, olahraga pagi, kegiatan Pramuka dan kegiatan lainnya sebagai bentuk reintegrasi sosial WBP kepada masyarakat,” jelas Kalapas.

 

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.