Pemkab Rohul Raih LKPD WTP 2018 Dan Terbaik 2 Kelola DD

PoskoNews.com – Prestasi gemilang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul), Riau dalam hal pengelolaan keuangan.

Prestasi yang diraih itu yakni, Piagam penghargaan atas keberhasilan dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Kemudian juga Pemerintah Daerah berkinerja terbaik Ke-2 di tingkat Provinsi Riau dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019.

Piagam penghargaan itu diserahkan BPK RI dan Gubernur Riau H Syamsuar saat seminar di Ballroom Hotel Arya Duta Pekanbaru, Selasa (29/10/2019)

Turut hadir pada acara itu, Sekretaris Daerah Rohul H. Abdul Haris,S.Sos MSi, Asisten I, Muhammad Zaki, Asisten II, ir Ruslan, Inspektur Inspektorat H.Helfiskar, SH. MH, Kepala BPKAD Suharman, SP, Kepala Dinas Pemerintahan Desa Margono,

Dalam sambutannya Gubernur Riau mengapresiasi Kabupaten yang telah mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2018. “Semoga ini menjadi motivasi untuk menambah anggaran kedepannya dan lebih berbuat maksimal,” katanya.

Bupati Rokan Hulu H.Sukiman didampingi Sekda Abdul Haris menyampaikan terimakasih kepada semua pihak termasuk para OPD yang telah serius bersama sama hingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan predikat WTP ini.

Hal ini katanya kedepan akan menjadi cambuk untuk bekerja sebaiknya karena untuk mempertahankan predikat ini pastinya banyak tantangan serta memerlukan keseriusan dan komitmen semua pihak.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya terus menyikapi dengan mendata perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Rohul yang nantinya akan penertiban dan peningkatan dalam penerimaan pajak sesuai dengan perintah gubernur Riau tentang PAD

“Setahu saya, info dari Pak Gubernur Riau untuk seluruh Provinsi Riau ada lebih kurang 2,5 juta perusahaan dan yang baru terdata tertib pajaknya sekitar 1,2 juta maka kami berkomitmen dengan pemerintah provinsi untuk bersinergi dalam hal tersebut,” tekad Sukiman

Sementara itu, acara dengan tema “Tingkatkan Sinergi untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel” dengan pelaksana Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau.

Beberapa pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut tentang kebijakan penyaluran DBH triwulan IV yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kurang bayar sampai dengan tahun 2019 sambil memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya untuk beberapa daerah. Melanjutkan kebijakan berdasarkan realisasi penerimaan negara untuk penguatan implementasi penggunaan 25% DBH dan DAU untuk belanja infrastruktur publik.

Selanjutnya transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2020 bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah. (Adv/Diskominfo Rohul)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.