Terbitkan SKT Ganda, Kades Koto Tandun Onto Wiryo ‘Kalah’ Kasasi MA, Terancam Bayar Ganti Rugi 500 Juta

PoskoNews.com – Peringatan bagi Para Kepala Desa dan pejabat Negara untuk berhati hati dalam membuat dan menerbitkan surat keterangan tanah (SKT), karena salah salah bisa diancam pidana berlapis.

Hal itulah yang dialami Onto Wiryo, oknum Kepala Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu (Rohul), Riau yang menerbitkan dua SKT pada lahan yang sama.

Kasus hukum yang membelit Onto Wiryo yang digagat warganya bernama Mukhlis Cs, perihal Surat Keterangan Tanah (SKT) ganda yang diterbitkan sang Kades Koto Tandun itu bergulir sampai ke Mahkamah Agung (MA) RI.

Sidang Majelis Hakim tingkat kasasi MA RI, bahkan telah memutuskan mengabulkan gugatan Mukhlis Cs dan menyatakan SKT yang dikeluarkan Kades Onto Wiryo an Amran tidak sah/tidak berlaku serta mewajibkan Kades Onto Wiryo untuk mencabutnya.

Ketua Majlis hakim Kasasi MA RI Dr H Yulius SH MH bersama hakim Agung DR HM Hary Djatmiko SH MH dan DR H Yosran SH MHum melalui amar putusan kasasi kasus itu pada Selasa 19 Oktober 2019 lalu.

Kuasa hukum Mukhlis Cs, Geri Ampu SH MH dari kantor Advokat Pengacara Fige dan Rekan, minta Kades Koto Tandun Onto Wiryo melaksanajan putusan kasasi MA RI tersebut, yakni membatalkan SKT yang diterbitkannya diluar SKT pertama yang telah diterbitkan untuk kliennya Mukhlis.

“Ya, putusan kasasi MA RI itu sudah inchrah, tergugat Kades Koto Tandun Onto Wiryo diminta segera melaksanakan putusan hukum tersebut dengan segera, “kata Geri kepada PoskoNews.com, minggu (9/2/2020).

Menurut Geri, pihaknya bersama kliennya Mukhlis Cs sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan pidana terhadap Kades Onto Wiryo dan Amran yang telah melakukan perusakan terhadap lahan kliennya tersebut.

Disebutkan Geri, kliennya Mukhlis jelas telah dirugikan akibat SKT ganda yang dikeluarkan Kades Koto Tandun Onto Wiryo untuk orang lain, padahal sebelumnya Mukhls sudah mengantongi SKT yang sama dari Kades Koto Tandub, bahkan lahan dan tanaman kliennya sempat dirusak menggunakan alat berat dan hal itu diketahui sang kades

“Jika dihitung kerugian klien kami Mukhlis akibat SKT ganda itu yang mengakibatkan perusakan lahan dan tanaman sawit  Mencapai Rp 500 juta, ” ungkap Geri.

Dilanjutkan Geri, pihaknya selaku kuasa hukum Mukhlis sudah menyampaikan surat resmi dan berkoordinasi dengan Kepala BPN Rohul pada 29 Januari 2020 lalu tentang duduk permasalahan ini, ternasuk menyampaikan sudah adanya putusan Hukum MA RI.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kades Koto Tandun, Onto Wiryo mengeluarkan selembar Surat Keterangan tanah (SKT) No. 593.2/KT-PEM/2018, di sebidang lahan seluas 11.250 M2 yang terletak di Rt.07 Rw 04 Desa Langgak II Koto Tandun, atas nama Ambran.

Padahal, sebelumnya lahan itu sudah pernah diterbitkan suratnya dan dikuasai warga lain bernama MUKLIS beralamat Desa Koto Tandun, RT/RW. 007/004.

SKT di objek sengketa itu pernah diterbitkan Kades Koto Tandun untuk atas nama Muklis (Penggugat) pada tahun 2008 dengan SKT No. 057/SKT-KT/X/2008.

Karena tak terima lahannya yang telah ditanami sawit itu dikuasai dan dirusak Orang lain, bahkan sawitnya ditumbangi pakai eskavator dengan dasar terbitnya SKT oleh Kades Onto Wiryo, maka Muklis melakukan gugatan ke PTUN Pekanbaru.

Melalui kuasa hukumnya Geri SH MH, M.Abdul Hakim,SH.MH dan
Harma Putra Setiawan, SH. Dari kantor Hukum FIGE & REKAN mengajukan gugatan atas SKT yang diterbitkan Kades.

Akhirnya melalui putusan PTUN, Muklis memenangkan gugatan Atas putusan PTUN NO. REG. 48/2018/PTUN/PBR.

Akibatnya, saat ini oknum Kades Koto Tandun Onto Wiryo dan Ambran Cs terancam pidana.

Tak tanggung tanggung oknum kades dan Ambran Cs terancam pidana berlapis, yakni, – Pasal 263 KUHP perusakan, pasal 280 persekongkolan, pasal 406 perusakan membinasakan, pasal 55 bersama sama, pasal 385 penyerobotan, Pasal 480 KUHP, Pasal 170 KUHP dan Perpu 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kekuasaannya.

“Oknum kades Koto Tamdun Onto Wiryo dan oknum Ambran sudah dilaporkan kepada yang berwajib di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, mempertanggung jawabkan ulahnya atas tindak pidana yang telah dilakukannya,” kata Geri SH MH, kuasa hukum penggugat Muklis, Kamis (14/3/2019).

Disebutkan Geri, Bahwa Penggugat (Muklis) sejak tahun 1987 telah menguasi lahan tanah dengan menebang dan mengimas Hutan Rimba serta membersihkan lahan tanah tersebut sehingga bersih dan bercocok tanam diatas lahan tanah itu.

“Dan pada tahun 1992 Penggugat bercocok tanam diatas lahan yang kuasai tersebut dengan menanam padi atau palawija dan tahun 1993 menanam karet, akan tetapi gagal tidak menuai hasil dikarenakan di gangu oleh binatang yang ada di hutan itu dan 1995 Penggugat kembali menanam padi dan palawija karena pada 1993 tanaman karet milik Penggugat gagal,” ungkap Geri.

Selanjutnya, kata Geri, pada tahun 2008 Penggugat membuat surat SKT atas nama penggugat sendiri No. 057/SKT-KT/X/2008 dan tahun 2000 Penggugat menanam kelapa sawit sampai saat ini.

Kemudian pada tahun 2010 Penggugat membangun rumah tempat tinggal sampai saat ini, di lahan tanah milik Penggugat tersebut.

Bahkan atas dasar SKT yang sudah dimiliki, Penggugat membayar STTS Pajak Bumi dan Bangunan PBB sampai 2018.

“Anehnya sejak tahun 1987 sampai 2017 pihak dari Saudara Amran tidak pernah mempermasalahkan tentang tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan tidak ada satu larangan ataupun teguran dari saudara Amran terhadap kegiatan yang dilakukuan oleh Penggugat baik melakukan penguasaan terhadap tanah, menanam pohon kelapa sawit maupun membuat bangunan rumah diatas tahah tersebut,” ungkap Geri.

Dilanjutkan Geri, sehingga sampai tahun 2018, tiba tiba saudara Amran mengklaem tanah dan lahan tersebut adalah miliknya dan dengan dasar SKT yang dikeluarkan Kepala Desa Koto Tandun atas nama AMRAN No Surat No. 593.2/KT-PEM/2018 diatas lahan penggugat, padahal pada 2008 penggugat sudah memiliki surat SKT No. 057/SKT-KT/X/2008.

Bahwa dengan terbitnya SKT No. 593.2/KT-PEM/2018 atas nama Amran tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, seperti pada Juli 2018 lahan Penggugat dirusak dan pohon sawitnya ditumbang menggunakan ekskavator oleh pihak AMRAN dan membakar tumpukan sampah bekas pohon – pohon yang tumbang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat.

Diungkapkannya, Kades Koto Tandun ONTO WIRO dan AMRAN diduga membuat suatu manipulasi terhadap hak-hak klaen kami Muklis sebagai PEMILIK LAHAN YANG SAH sehingga mengalami kerugian akibat perbuatan Saudara ONTO WIRO dan AMRAN.

“Sebenarnya sebelumnya sekitar bulan Agustus 2018 Penggugat menghadiri pertemuan dalam rangka mediasi dengan pihak yang mengaku memiliki lahan dimana mediasi ini di prakarsai oleh Tergugat dan diadakan di Kantor Tergugat Kantor Kepala Desa Koto Tandun, namun tidak ada perdamaian, sehingga kita mengajukan gugatan, “pungkas Geri.(Rpt)

Ket Poto: Geri Ampu SH MH, Kuasa Hukum Warga Mukhlis, Dari Kantor Pengacara Fige & Rekan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.