Indonesia Batasi Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus

JakartaMenteri Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar bersubsidi mulai 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran negara untuk subsidi bahan bakar.

“Kita harapkan tanggal 17 Agustus sudah mulai. Bagi yang tidak berhak mendapat subsidi akan ada pengurangan,” kata Luhut dalam akun Instagram miliknya, Rabu.

Luhut menjelaskan, saat ini perusahaan migas milik negara, PT.Pertamina, tengah mempersiapkan penerapan pembatasan tersebut. “Saat ini, Pertamina sedang melakukan persiapan,” ujarnya tanpa merinci lebih lanjut.

Pengurangan penggunaan bahan bakar bersubsidi berpotensi memberikan implikasi positif bagi kesehatan masyarakat dengan menurunnya kasus infeksi saluran pernapasan atas dan menghemat hingga Rp 38 triliun dalam pembayaran tambahan kepada BPJS kesehatan nasional.

“Kami tengah mengatasi berbagai inefisiensi di negara ini, dan memperbaikinya secara bertahap,” kata Luhut, seraya menekankan manfaat kesehatan dan keuangan yang lebih luas dari pengurangan ketergantungan pada bahan bakar bersubsidi.

Upaya untuk mengurangi polusi udara termasuk beralih ke bioetanol untuk menggantikan bensin. Saat ini, bahan bakar bersubsidi mengandung kadar sulfur sebesar 550 bagian per juta (PPM).

“Kami sedang menggalakkan penggunaan bioetanol untuk menggantikan bensin guna mengurangi polusi udara dengan cepat. Kadar sulfur saat ini mencapai 500 PPM. Kami menargetkan untuk menurunkannya hingga 50 PPM. Saat ini, sedang digarap oleh PT.Pertamina. Jika berhasil, ini dapat menghasilkan penghematan lebih lanjut,” jelas Luhut.

Ia menambahkan, pembatasan BBM bersubsidi tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi defisit anggaran dalam APBN 2024 yang diproyeksikan melampaui target.

“Situasi ini muncul karena penerimaan negara diproyeksikan tidak mencapai target. Penurunan penerimaan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan tajam pajak penghasilan badan usaha berbasis komoditas akibat penurunan tajam harga komoditas,” jelas Luhut.

Pemerintah juga berencana mengurangi ketergantungannya pada penerimaan komoditas tertentu dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) perusahaan. Banyak perusahaan kelapa sawit, misalnya, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga mengakibatkan pemungutan pajak tidak tuntas.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pendapatan negara hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau naik 0,7 persen dibanding 2023. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau naik 9,3 persen dibanding tahun lalu dan 102,6 persen dari target APBN 2024.

“Dengan prospek tersebut, kami proyeksikan defisit APBN 2024 sebesar Rp 609,7 triliun atau 2,7 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR belum lama ini.

Sebagai bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Prinsip Kebijakan Fiskal 2025, pemerintah bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar bersubsidi, seperti Pertalite dan solar bersubsidi, sebesar 17,8 juta kiloliter pada tahun 2025.

Pemerintah mengucurkan subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kg sebesar Rp 42,9 triliun pada semester I 2024. Subsidi BBM tersebut sebesar Rp 8,7 triliun dan subsidi gas 3 kg sebesar Rp 34,2 triliun.

Tag: Kata Kunci:

Sumber