Jokowi bisa tunda kepindahan ke Nusantara; minimnya air dan listrik jadi kendala lambatnya pembangunan ibu kota baru Indonesia

JAKARTA: Presiden Joko Widodo tampaknya akan menunda rencana untuk bekerja dari ibu kota baru Indonesia, Nusantara, di tengah upaya untuk menyiapkan dan menjalankan pasokan air minum dan listrik.

Bapak Widodo, yang populer dengan sebutan Jokowi, sebelumnya telah menyatakan keyakinannya bahwa ia akan dapat bekerja dari kantor barunya di Kalimantan Timur pada awal Juli.

Janjinya untuk bekerja dari sana secara luas dilihat sebagai langkah untuk menopang kepercayaan pada proyek besar tersebut menyusul pengunduran diri kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe pada bulan Juni.

Proyek senilai US$32 miliar tersebut kesulitan menarik minat investor dan mengalami penundaan, dengan infrastruktur utama belum rampung beberapa minggu sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus.

Mereka yang mengawasi proyek tersebut, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah memberi tahu presiden bahwa infrastruktur dasar masih belum siap, kata Bapak Widodo kepada media di Jakarta pada hari Senin (8 Juli).

“Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, kita akan pindah,” kata Bapak Widodo, seperti dikutip dari Kompas.com.

Keputusan presiden untuk secara resmi mendeklarasikan Nusantara – juga dikenal sebagai Ibukota Negara atau IKN – sebagai ibu kota negara akan bergantung pada kemajuan proyek dan dapat dikeluarkan oleh penggantinya Prabowo Subianto, imbuh Bapak Widodo.

Bapak Subianto akan dilantik sebagai presiden pada bulan Oktober, dengan putra Bapak Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai wakil presiden.

“Keputusan presiden bisa sebelum atau sesudah Oktober. Kita lihat situasi di lapangan. Kita tidak mau memaksakan sesuatu yang belum (siap); jangan dipaksakan,” kata Bapak Widodo.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan pada hari Selasa bahwa keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota dapat diharapkan dalam beberapa hari ke depan, atau minggu depan.

Beberapa infrastruktur dasar seperti pasokan air minum akan tersedia di Nusantara pada 15 Juli, kata Basuki Hadimuljono, pelaksana tugas Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Basuki menambahkan bahwa ia akan melakukan pengecekan di sana pada 19 Juli.

Sesuai target yang telah dicanangkan sebelumnya, infrastruktur Nusantara yang akan rampung bulan ini antara lain kantor presiden, istana presiden, empat kompleks perkantoran tiga lantai untuk para menteri koordinator, dan lapangan khusus tempat berlangsungnya peringatan HUT Kemerdekaan.

Perumahan untuk seluruh 36 menteri, serta 12 dari 47 menara hunian untuk pegawai negeri sipil juga ditargetkan rampung. Sekitar 12.000 pegawai negeri sipil dari 38 kementerian dan lembaga diharapkan pindah ke Nusantara pada bulan September, menandai tahap pertama dari rencana untuk menempati ibu kota baru.

Tahap akhir pembangunan Nusantara dijadwalkan akan rampung menjelang peringatan 100 tahun Indonesia pada tahun 2045.

Sumber