Mantan Menteri Pertanian Divonis 10 Tahun Penjara karena Korupsi

JAKARTA — Pengadilan antikorupsi Indonesia menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan menteri pertanian pada hari Kamis setelah menyatakannya bersalah atas tuduhan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyuapan terkait korupsi yang melibatkan kontrak kementerian dengan vendor swasta.

Kasus ini mencoreng kredibilitas Presiden Joko Widodo dalam memerangi korupsi. Lima anggota Kabinet Kerja lainnya telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus korupsi, sehingga membayangi upayanya untuk membersihkan pemerintahan. masa jabatannya akan berakhir pada bulan Oktober.

Baca selengkapnya: Presiden Indonesia Joko Widodo Pernah Menjadi Simbol Harapan Demokrasi—Rencananya untuk Ibu Kota Baru Mewakili Warisan yang Lebih Kelam

Pengadilan di ibu kota, Jakarta, memutuskan bahwa mantan menteri kabinet, Syahrul Yasin Limpo, bersalah karena menyalahgunakan kekuasaannya dengan memperkaya diri sendiri dan pejabat lainnya. Pengadilan juga memerintahkannya untuk membayar denda sebesar 300 juta rupiah ($18.500), dan mengatakan bahwa ia akan dikenakan hukuman penjara empat bulan lagi jika ia gagal membayar.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh. “Dia tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat publik, yang dilakukannya justru menghambat upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan memperkaya diri sendiri lewat korupsi.”

Limpo ditangkap Oktober lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia membantah melakukan kesalahan.

Beberapa pejabat kementerian bersaksi dalam persidangan bahwa sekretariat, direktorat jenderal, dan lembaga di lingkungan kementerian diminta untuk menyerahkan 20% anggaran mereka kepada Limpo, seolah-olah mereka berutang kepadanya, dan dia mengancam pekerjaan mereka jika mereka menolak tuntutannya. Para vendor dan pemasok juga diminta untuk menyisihkan uang untuk memenuhi tuntutan menteri saat itu, terungkap dalam persidangan.

Limpo menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil mewah, hadiah dan apartemen, menyewa jet pribadi, pesta dan pertemuan keluarga, serta untuk acara keagamaan dan ziarah. Limpo juga menggunakan uang suap tersebut untuk mengucurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana dan untuk partai politik Nasdem miliknya.

Jaksa, yang menuntut Limpo dengan hukuman 12 tahun penjara, mengatakan politisi tersebut menerima total 44,7 miliar rupiah ($2,7 juta) antara Januari 2020 dan Oktober 2023.

Dalam dakwaannya, jaksa menuduh Limpo memerintahkan dua anak buahnya, Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta, untuk menagih uang haram tersebut. Mereka masing-masing dijatuhi hukuman empat tahun penjara dalam kasus terpisah.

Dalam persidangan, Limpo mengaku dirinya merupakan korban persekusi politik dan merasa difitnah oleh bawahannya di kementerian yang takut digantikan atau dicopot dari jabatannya.

“Saya tidak pernah menerima informasi apa pun tentang keberatan mereka terhadap perintah saya,” kata Limpo, “Jika mereka merasa itu salah, mereka harus berkonsultasi dan berdiskusi dengan saya terlebih dahulu.”

Widodo berkampanye sebagian dengan janji untuk menjalankan pemerintahan yang bersih di negara yang menempati peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang disusun oleh Transparency International.

Limpo, mantan gubernur Sulawesi Selatan, adalah politikus kedua dari Partai Nasdem yang menghadapi tuntutan hukum baru-baru ini. Johnny G. Plate, mantan menteri komunikasi, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas korupsi senilai $533 juta dalam pembangunan menara transmisi telepon seluler di daerah-daerah terpencil di negara ini.

Korupsi merupakan masalah endemik di Indonesia dan komisi antikorupsi, salah satu dari sedikit lembaga yang efektif di negara berpenduduk hampir 270 juta orang ini, sering diserang oleh para pembuat undang-undang yang ingin mengurangi kewenangannya.

KPK telah menangkap sekitar 250 anggota DPRD, 133 bupati dan wali kota serta 18 gubernur, 83 anggota DPR nasional, dan 12 menteri sejak lembaga tersebut berdiri pada akhir tahun 2003.

Sumber