Oleh Fransiska Nangoy
JAKARTA (Reuters) – Perusahaan-perusahaan China sedang berunding dengan calon investor untuk mengurangi kepemilikan mereka di pabrik peleburan nikel Indonesia di tengah upaya untuk membuat produk mereka memenuhi syarat untuk kredit pajak kendaraan listrik AS, kata seorang pejabat Indonesia pada hari Jumat.
Berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, agar memenuhi syarat untuk pemotongan pajak kendaraan listrik (EV), bahan untuk EV atau baterai harus dipasok oleh perusahaan dengan kepemilikan tidak lebih dari 25% oleh “entitas asing yang menjadi perhatian”, yang berlaku untuk perusahaan dari Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran.
Indonesia, produsen nikel terbesar di dunia, telah merundingkan kesepakatan mineral penting dengan Washington sehingga nikelnya dapat dimasukkan dalam rantai pasokan yang diakui oleh IRA.
Namun industri nikel negara Asia Tenggara tersebut didominasi oleh perusahaan China seperti Tshingshan Holding Group, Zhejiang Huayou Cobalt dan Lygend Resources and Technology.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok tengah mendekati perusahaan-perusahaan Indonesia dan Korea Selatan untuk potensi kemitraan di pabrik-pabrik pelindian asam tekanan tinggi (HPAL) yang sedang dibangun dan yang dalam tahap perencanaan, kata Septian Hario Seto, Wakil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Reuters pada hari Jumat.
HPAL adalah metode untuk memproduksi bahan nikel yang digunakan dalam baterai EV dari bijih nikel.
Tujuannya adalah untuk mengurangi kepemilikan perusahaan China dan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak di pasar AS, kata Seto, yang mengawasi sektor pertambangan di kementerian koordinator, seraya menambahkan perusahaan Indonesia juga berupaya memperoleh saham mayoritas dalam proyek tersebut.
“Perusahaan China akan berperan sebagai penyedia teknologi, investor Indonesia sebagai penyedia bijih nikel, dan investor Korea sebagai off-taker,” ujarnya.
Financial Times melaporkan pada hari Kamis bahwa pemerintah dan industri Indonesia sedang menyusun kesepakatan investasi baru dengan perusahaan China sebagai pemegang saham minoritas.
Seto mengatakan upaya tersebut merupakan usaha bisnis-ke-bisnis, tanpa campur tangan pemerintah.
Dalam kunjungannya ke Jakarta minggu lalu, pejabat AS Jose Fernandez mengatakan negosiasi kedua negara mengenai perjanjian mineral penting berjalan positif tetapi tidak membagikan rincian mengenai waktunya.
(Laporan Fransiska Nangoy; Editing oleh Christian Schmollinger)
