Skandal perjudian online menimpa lembaga antirasuah Indonesia, menyoroti masalah perjudian di negara ini

JAKARTA: Lembaga antirasuah Indonesia dilanda skandal perjudian daring yang melibatkan sedikitnya 17 pegawai, baik yang masih bekerja maupun yang sudah pensiun, sebagai tanda tantangan yang dihadapi pihak berwenang saat mereka terus melakukan tindakan keras.

Para pegawai lama dan sekarang yang diduga memasang taruhan online itu beragam, mulai dari sopir hingga staf urusan internal, kata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (9/7).

Total sekitar 111 juta rupiah (US$6.850) dalam taruhan online telah mereka lakukan sejak 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan pada hari Selasa.

Ia menambahkan, sementara satu orang bertaruh 74 juta rupiah dalam 300 transaksi, sebagian besar lainnya sepakat dengan taruhan lebih rendah, antara 100.000 rupiah hingga 300.000 rupiah per transaksi.

Sembilan orang di antaranya tidak lagi bekerja di lembaga antikorupsi itu. Mereka diberhentikan karena berbagai alasan, termasuk pemerasan dan pungutan liar di rumah tahanan KPK, kata pejabat KPK.

Lembaga antikorupsi itu tengah melakukan investigasi. Lembaga itu berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat.

Tn. Alexander mencatat bahwa masih terlalu dini untuk mengomentari potensi sanksi terhadap staf yang melakukan kesalahan, dan menekankan perlunya menunggu hasil investigasi.

“Mungkin itu hanya iseng-iseng saja karena mereka lagi iseng,” katanya, Selasa, seperti dikutip Kompas. Kemungkinan mereka sudah terlibat sejak tahun lalu, tetapi sudah tidak main lagi tahun ini.

Kelompok nirlaba Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyerukan penyelidikan menyeluruh dan pemecatan terhadap setiap pegawai KPK yang terbukti terlibat dalam perjudian daring.

Anggota ICW Seira Tamara Herlambang menegaskan, seharusnya pegawai lembaga negara seperti KPK memberi contoh yang baik kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam perjudian online.

Pemerintah Indonesia telah memperingatkan pada akhir Juni bahwa perjudian online adalah masalah yang merajalela di seluruh sektor layanan sipil negara ini.

Mengomentari temuan KPK, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan undang-undang perjudian online harus ditegakkan secara tegas baik terhadap penyelenggara maupun peserta.

Ia yakin satuan tugas khusus yang dibentuk pada pertengahan Juni untuk memberantas perjudian daring telah mengungkap lebih banyak pegawai negeri yang juga merupakan penjudi ilegal.

Jika terbukti bersalah, mereka harus menerima hukuman tanpa diskriminasi, imbuhnya. “Siapa pun, baik pegawai atau pejabat KPK, personel TNI maupun Polri, pasti akan menghadapi proses hukum sesuai undang-undang,” imbuhnya.

Bapak Achmad Baidowi, anggota komisi DPR yang mengawasi tindak pidana korupsi, mengatakan kepada media bahwa komisi tersebut akan meminta KPK untuk memberikan penjelasan lengkap atas dugaan keterlibatan karyawannya dalam perjudian daring.

Komisi juga akan menggelar rapat kerja dengan KPK untuk menindaklanjuti temuan lembaga antikorupsi itu, imbuhnya.

Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) awal Juli lalu menemukan sejumlah anggota DPR diduga terlibat dalam perjudian daring.

Lebih dari 1.000 orang di tingkat nasional dan daerah diduga melakukannya, dengan total taruhan sekitar 25 miliar rupiah dalam 65.000 transaksi, kata laporan itu.

Menurut The Jakarta Globe, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan bahwa lembaganya telah mengamankan rincian transaksi ini, termasuk nama lengkap mereka yang terlibat.

Namun, dewan kehormatan DPR belum mengungkapkan nama-nama tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik tentang komitmen badan legislatif tersebut dalam menangani masalah tersebut.

Menurut satuan tugas perjudian daring seperti yang dilaporkan oleh Jakarta Globe, terdapat sekitar empat juta penjudi daring di seluruh negeri. Empat puluh persen dari mereka berusia antara 31 dan 50 tahun.

Pada akhir Juni lalu, PPATK melaporkan total akumulasi transaksi perjudian daring pada kuartal I-2024 mencapai Rp600 triliun yang melibatkan sekitar tiga juta pemain. Sekitar 2,19 juta di antaranya berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Media lokal telah melaporkan beberapa kasus pegawai pemerintah termasuk seorang perwira militer yang diduga menyalahgunakan dana untuk perjudian daring. Perwira tersebut saat ini sedang diselidiki oleh militer, menurut CNN Indonesia.

Seorang perwira militer lainnya diduga bunuh diri akibat menumpuknya utang dari perjudian daring.

Pada awal Juni, seorang polisi wanita Indonesia didakwa membunuh suaminya, seorang rekan polisi, dengan diduga memborgolnya dan membakarnya sampai mati setelah mengetahui bahwa ia telah mempertaruhkan bonus gajinya.

Sumber