Ketika suami Doreen Biehle meninggal, situasi kehidupannya menjadi tidak menentu.
Biehle, yang berasal dari Amerika Serikat, bertemu dengan suaminya yang berkewarganegaraan Indonesia, Widjanarko, ketika mereka belajar di Filipina pada tahun 1980an.
Mereka menikah dan pindah ke Indonesia, tempat dia membeli rumah di Bogor, sekitar 60 kilometer selatan Jakarta.
Orang asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia, namun mereka dapat membeli properti melalui perjanjian sewa untuk jangka waktu 30 tahun dengan opsi untuk memperbaruinya selama 30 tahun lagi.
Untuk tinggal di Tanah Air, mereka juga membutuhkan sponsor dan harus memperpanjang izin tinggal tetapnya setiap lima tahun.
Ketika suami Biehle meninggal pada tahun 2003, dia kehilangan sponsornya.
Meskipun dalam beberapa tahun terakhir dia disponsori oleh yayasan tempat dia bekerja, undang-undang telah berubah.
Dia sekarang membutuhkan anggota keluarga dekat untuk mensponsori dia jika dia ingin tetap tinggal di negara ini – dan tetap tinggal di rumahnya.
Jika tidak, dia harus menyerahkan propertinya kepada pemerintah.
“Tanpa pasangan atau anak, hal ini menjadi sulit,” kata Biehle.
Biehle mengatakan semua permasalahannya bisa diatasi jika Indonesia mengizinkan kewarganegaraan ganda.
Berjuang untuk kewarganegaraan ganda
Biehle adalah salah satu dari banyak orang asing di Indonesia yang memperjuangkan hak kewarganegaraan ganda karena undang-undang seputar tempat tinggal, pekerjaan, dan warisan telah membuat banyak orang berada dalam ketidakpastian.
Setelah pindah ke negara itu puluhan tahun lalu, dia berharap undang-undang pada akhirnya akan berubah.
“Saya pikir, pasti… kewarganegaraan ganda akan muncul,” katanya.
“Dan kemudian kita bisa menempatkan (rumah itu secara permanen) atas nama saya atau nama kita berdua dan kemudian akan aman.
“Tapi di sinilah kita.”
Perdebatan seputar kewarganegaraan ganda telah terjadi dalam politik Indonesia selama beberapa waktu.
Hal ini baru-baru ini diangkat kembali ketika Menteri Kelautan dan Investasi Luhut Pandjaitan menyebutkan hal ini sebagai cara untuk membantu mengakhiri brain drain negara.
Ia ingin bisa memikat kembali warga negara Indonesia terampil yang telah pindah ke luar negeri dan memperoleh kewarganegaraan lain.
Namun tidak semua orang tertarik untuk mengizinkan warga negara ganda.
Dua minggu lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan karena meningkatnya permintaan, pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan cara lain untuk mengatasi masalah ini.
“Diaspora Indonesia bisa kita berikan visa multiple entry seumur hidup. Mereka bisa membuka usaha di sini. Mereka bisa tinggal di sini dan bebas keluar masuk Indonesia,” ujarnya.
“Itulah yang terbaik yang bisa kami berikan.”
Namun opsi tersebut tidak akan mengatasi kekhawatiran yang diajukan oleh warga negara asing seperti Biehle.
ABC telah menghubungi pemerintah untuk memberikan komentar.
Pakar hukum tata negara Nur Widyastanti mengatakan meskipun mengizinkan kewarganegaraan ganda akan membantu meningkatkan perekonomian, ada kekhawatiran lain, seperti spionase.
“Bagaimana jika seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan … menyalahgunakan satu kewarganegaraan untuk memata-matai kewarganegaraan lainnya?” katanya kepada ABC.
'Seluruh hidup kita ada di sini'
Sally Wellesley, warga negara Inggris, mengalami situasi serupa dengan Biehle.
Dia telah berada di negara tersebut selama lebih dari 30 tahun tetapi sejak suaminya meninggal pada tahun 2022, situasi kehidupannya menjadi “jauh lebih tidak menentu”.
“Seluruh hidup kami ada di sini… jaringan kami, teman-teman kami, komunitas kami,” katanya kepada ABC.
Dia menghadapi masalah sponsorship yang sama seperti Biehle dan juga telah menghabiskan ratusan dolar untuk visa untuk keluar dan masuk kembali ke negaranya.
Ms Wellesley mengatakan dia tidak ingin melepaskan kewarganegaraan Inggrisnya karena dia masih punya keluarga di sana.
“Saya sekarang merasa menjadi orang Indonesia juga, jadi saya akan dengan senang hati mendapatkan kewarganegaraan Indonesia jika saya bisa mempertahankan keduanya,” ujarnya.
Warga negara asing juga mengangkat isu seputar hak bekerja.
Hristina Nikolić Murti, warga negara Serbia yang sudah tinggal di Indonesia selama 22 tahun, mengaku sangat berhati-hati dalam melakukan pekerjaan.
“Kita berada dalam posisi yang sangat, sangat rentan,” katanya.
Hak-hak kerja warga negara asing diatur dalam undang-undang imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja yang terpisah, sehingga membuat segalanya menjadi rumit.
Di satu sisi mereka bisa bekerja atau menjalankan usaha untuk menghidupi keluarga, namun di sisi lain mereka hanya bisa terikat perjanjian kerja sementara.
Mereka juga harus memiliki Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, yang biayanya bagi pemberi kerja setidaknya $150 per bulan.
Ms Murti, seorang penerjemah lepas dan koordinator acara, mengatakan ada “kesenjangan dan wilayah abu-abu yang sangat besar” dalam undang-undang tersebut.
“Saya selalu waspada, khawatir jika saya melanggar hukum apa pun,” katanya.
“(UU Keimigrasian) jelas menyatakan bahwa kami sebagai pasangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia boleh menafkahi keluarga. Jadi, kami berhak untuk bekerja.
“Namun, kami memerlukan izin khusus untuk melakukannya.”
Ms Murti mengatakan dia merasa diperlakukan “sedikit lebih baik daripada turis”.
“Kami adalah orang-orang nyata, dengan keluarga nyata dan permasalahan nyata yang dapat diselesaikan jika ada kemauan dari pihak berwenang,” katanya.
