Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka akan mencabut peraturan yang mengizinkan penggunaan minyak sayur yang dibrominasi dalam makananberlaku mulai 2 Agustus, karena tidak lagi aman.
BVO adalah bahan kimia yang mengandung bromin, yang ditemukan dalam bahan penghambat api. BVO dalam jumlah kecil digunakan secara legal dalam beberapa minuman beraroma jeruk di Amerika Serikat agar rasanya tetap merata.
FDA mengatakan telah menyimpulkan bahwa BVO tidak aman untuk digunakan setelah hasil penelitian yang dilakukan bekerja sama dengan National Institutes of Health menemukan potensi efek buruk pada manusia.
Badan tersebut pertama kali mengusulkan pencabutan peraturan tersebut pada bulan November 2023. Menurut Pusat Sains untuk Kepentingan Publik, BVO dilarang di Inggris pada tahun 1970, diikuti oleh India pada tahun 1990, Uni Eropa pada tahun 2008, dan Jepang pada tahun 2010.
Pada tahun 1970, FDA telah menyimpulkan bahwa penggunaan BVO dalam makanan pada umumnya tidak dianggap aman karena adanya kekhawatiran akan toksisitas. Setelah itu, lembaga tersebut mulai mengatur BVO sebagai bahan tambahan makanan, sekaligus melakukan studi keamanan.
“Peraturan baru FDA untuk tidak mengizinkan BVO sebagai bahan tambahan makanan merupakan hal positif yang luar biasa ke arah yang benar,” kata Michael Ashley Schulman, kepala investasi di Running Point Capital Advisors.
Berdasarkan aturan FDA, setiap kali sebuah perusahaan menggunakan bahan tertentu dalam produk apa pun, maka perlu mencantumkannya pada label.
Seiring berjalannya waktu, banyak produsen minuman telah mengganti BVO dengan bahan alternatif, menurut FDA. “Saat ini, hanya sedikit minuman di AS yang mengandung BVO,” katanya.
PepsiCo dan Coca-Cola telah menghapus BVO dari minuman mereka seperti Gatorade dan Fanta.
“Sun Drop, yang diproduksi oleh Keurig Dr Pepper, masih menggunakan BVO … Ini mungkin merek nasional terbesar yang masih menggunakannya,” kata Arun Sundaram dari CFRA Research.
Keurig Dr Pepper tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.
