Lembaga think tank menyerukan power wheeling di Indonesia – majalah pv International

Pengenalan power wheeling Indonesia akan membantu mempercepat transisi energi negara menuju emisi nol bersih, menurut lembaga pemikir IESR yang berbasis di Jakarta.

Power wheeling, yang mengacu pada pengangkutan energi dari jaringan listrik ke beban listrik di luar batas jaringan listrik, akan memungkinkan produsen listrik di Indonesia untuk memasok listrik langsung ke pengguna akhir melalui jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki oleh pemegang izin.

IESR mendorong agar mekanisme tersebut dimasukkan dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Tanah Air. Direktur Eksekutif lembaga tersebut, Fabby Tumiwa, mengatakan power wheeling dapat menciptakan pasar energi terbarukan dan berdampak positif terhadap investasi industri di Indonesia.

“Adanya skema power wheeling akan memudahkan industri memperoleh listrik dari sumber energi terbarukan sehingga dapat mengurangi jejak karbon industri, mencapai target keberlanjutannya, dan memberikan citra industri hijau yang baik bagi industrinya. pelanggan,” kata Tumiwa. “Ini positif bagi perbaikan iklim investasi di Indonesia.”

Tumiwa menambahkan, ketergantungan saat ini terhadap permintaan dan proses pengadaan dari utilitas negara PLN menjadi salah satu faktor yang menghambat pesatnya perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Ia mengatakan, posisi PLN sebagai single offtaker menyebabkan pengembangan sumber daya energi terbarukan menjadi “kurang optimal”. Ia mengklaim bahwa skema power wheeling akan mendorong keterlibatan produsen listrik milik negara dan swasta lainnya dalam pengembangan energi terbarukan, sehingga mendukung diversifikasi dan pertumbuhan bauran energi terbarukan di Indonesia.

Lembaga tersebut mengatakan bahwa perpindahan listrik harus disertai dengan jaminan bahwa hal tersebut tidak akan mengorbankan keandalan pasokan listrik dan bahwa tarif biaya wheeling harus mencerminkan biaya yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan keandalan sistem, sehingga tidak merugikan pemilik bersih. Ditambahkannya, pemerintah atau regulator harus menetapkan formula tarif penggunaan jaringan listrik bersama.

Pada bulan Februari, pemerintah Indonesia menghapuskan pengukuran bersih. IESR mengatakan hal ini dapat mempersulit negara tersebut untuk memenuhi target penggunaan tenaga surya.