penduduk terpilih Prabu Subianto akan berhati-hati dalam pengelolaan fiskal dan menegakkan undang-undang yang membatasi utang publik dan defisit anggaran tahunan, kata ketua partai terbesar pendukung Prabowo kepada Reuters pada hari Kamis.

Investor asing telah memantau rincian sikap fiskal pemerintah yang akan datang, setelah lembaga pemeringkat memperingatkan bahwa program-program yang telah dijanjikan oleh Prabowo selama kampanyenya akan memakan biaya besar dan dapat merusak reputasi disiplin fiskal negara yang telah diperoleh dengan susah payah.

“Kami akan mengelola sisi makroprudensial,” kata Airlangga Hartarto, ketua partai Golkar terbesar kedua di Indonesia, yang merupakan bagian dari koalisi empat partai yang mendukung Prabowo. Airlangga juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian saat ini.

“Kami akan mengikuti hukum: utang publik tidak boleh melebihi 60 persen (PDB), pagu defisit (anggaran tahunan) sebesar 3 persen (PDB),” ujarnya dalam wawancara.

Baca juga: Bagi Prabowo, pasar domestik merupakan ‘pengaruh utama’ untuk menarik investor

Pedoman pemerintah untuk kesenjangan fiskal tahun depan adalah antara 2,48 persen hingga 2,8 persen PDB. Hal ini diputuskan dalam pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang akan berakhir masa jabatannya, dan dihadiri oleh Prabowo, kata Airlangga.

Setiap Senin, Rabu dan Jumat pagi.

Dikirim langsung ke kotak masuk Anda tiga kali seminggu, pengarahan yang dikurasi ini memberikan gambaran singkat tentang isu-isu terpenting hari ini, yang mencakup berbagai topik mulai dari politik hingga budaya dan masyarakat.

untuk mendaftar buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.

Lihat Buletin Lainnya

Meskipun defisit fiskal tahun ini mungkin membengkak hingga 2,8 persen PDB, menurut Airlangga, pemerintah biasanya mengelola defisit sekitar 2% PDB, kecuali selama pandemi.

Jokowi telah mengikutsertakan Prabowo dalam banyak pertemuan ekonomi, seperti pembahasan kebijakan mengenai harga pangan, untuk memperlancar peralihan kekuasaan, kata Airlangga, menggambarkan masa jabatan Prabowo mendatang sebagai kelanjutan dari 10 tahun masa jabatan Jokowi.

Memperluas koalisi

Peraturan ketat di Indonesia mengenai batasan fiskal diberlakukan setelah krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an untuk mereformasi pengelolaan keuangan publik.

Program andalan Prabowo berupa makan siang dan susu gratis untuk pelajar dan ibu hamil telah menjadi perhatian khusus di kalangan para analis. Jika diterapkan sepenuhnya, program ini diperkirakan akan menelan biaya lebih dari $28 miliar.

Koalisi Prabowo memenangkan 48 persen kursi di parlemen, namun Airlangga yakin tidak akan banyak penentangan terhadap program-programnya.

Prabowo dapat memperluas koalisinya dan menguasai lebih dari 60 persen kursi di parlemen jika NasDem, sebuah partai politik yang saat ini mendukung calon presiden yang kalah, dapat memperluas koalisinya dan menguasai lebih dari 60 persen kursi di parlemen. Anies Baswedanlompat kapal, kata Airlangga.

Baca juga: Usulan agar Jokowi memimpin tim transisi gagal mendapatkan dukungan

Langkah tersebut kemungkinan besar akan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa pemilu yang sedang berlangsung, kata Airlangga.

Pembicaraan tentang perubahan aliansi dan perebutan politik telah menjadi berita utama di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini setelah komisi pemilu bulan lalu secara resmi mengumumkan hasil pemungutan suara presiden dan parlemen.

Prabowo juga memiliki rencana untuk bertemu dengan ketua partai politik terbesar di Indonesia, PDI-P, untuk membicarakan kemungkinan koalisi, menurut laporan media.

“Menurut saya, kecil kemungkinan partai-partai yang ada untuk tidak bernegosiasi untuk bergabung dengan pemerintah… Sebagian besar partai politik di Indonesia sudah terbiasa bekerja di pemerintahan,” kata Airlangga.

Source link
1712316377