Otoritas Pertanahan Israel harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalamnya pertahanan dunia maya dan isu-isu lain dalam database-nya, menurut sebuah laporan yang dirilis Selasa oleh pengawas keuangan Israel.

Otoritas tersebut bertugas mengelola tanah di Israel sebagai sumber daya untuk pembangunan negara dan kepentingan negara masyarakat, lingkungan hidup, dan generasi mendatang.

Otoritas tersebut memiliki jutaan file pindaian tentang hak atas tanah. Sebagian besar informasi yang dikumpulkan oleh pihak berwenang bersifat sensitif, termasuk, dalam beberapa kasus, informasi pribadi dan bisnis.

Keputusan kebijakan mengenai keamanan siber masih tertinggal

Komite siber otoritas tersebut belum menangani keamanan informasi sejak tahun 2019, kata laporan tersebut, dan komite tersebut belum bertindak untuk mengotorisasi, memetakan, atau mengkategorikan aset informasi otoritas tersebut sejak didirikan pada tahun 2017, demikian temuan pengawas keuangan. Hanya 50% dari metrik pertahanan siber yang dibahas dan diperiksa di komite siber tahun 2022, tambah laporan itu.

Seorang pria memegang komputer laptop saat kode cyber diproyeksikan padanya dalam gambar ilustrasi yang diambil pada 13 Mei 2017. (kredit: REUTERS/KACPER PEMPEL/ILLUSTRASI/FILE PHOTO)

Lima dari database otoritas yang seharusnya didaftarkan pada database pemerintah, untuk menjamin privasi informasi, belum didaftarkan, menurut laporan tersebut.

Laporan tersebut menyatakan bahwa meskipun sering dilakukan pengujian untuk melindungi informasi pribadi masyarakat, pihak berwenang gagal memberi tahu komite pengarah mengenai risiko yang memerlukan perhatian.

Di antara beberapa temuan positif, laporan tersebut mengatakan bahwa pada tahun 2022, otoritas tersebut berada di peringkat kelima teratas dalam peringkat keamanan siber, menurut peringkat yang dibuat oleh departemen pertahanan siber pemerintah.

Beberapa detail dari laporan pengawas keuangan tetap dirahasiakan.





Sumber